BANDUNG — Forum Pasamoan Inohong Sunda yang digelar Majelis Musyawarah Sunda (MMS) di Jakarta tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi tahunan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memanfaatkan forum ini sebagai ruang menjaring gagasan strategis dari para tokoh perantauan yang berkiprah di lembaga negara dan industri nasional.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menegaskan bahwa pelibatan tokoh lintas sektor di tingkat nasional itu krusial. Menurutnya, eksekusi program pembangunan daerah tidak boleh berjalan secara soliter, melainkan harus ditopang oleh kepakaran anak bangsa yang sudah malang melintang di perantauan.
Kritik dari Perantauan untuk Percepatan Kinerja Pemprov
Herman menyebut bahwa masukan konstruktif dari para inohong Sunda menjadi amunisi penting bagi akselerasi kinerja jajarannya. Ia mengapresiasi kesediaan MMS untuk terus mengawal arah pembangunan di Jawa Barat.
"Luar biasa ya. Kami dari Pemda Provinsi Jabar memberikan dukungan, memberikan apresiasi, dan yang paling penting adalah bagaimana inohong-inohong di Jabar yang tergabung di MMS bisa memberikan sumbang pemikiran, kritik dan saran untuk meningkatkan kinerja pembangunan di Jabar," ujar Herman di Bandung, Senin.
Filosofi Kebersamaan Sunda Jadi Tumpuan Jabar Istimewa
Di hadapan para tokoh, Herman menekankan bahwa mewujudkan visi Jabar Istimewa menuntut penguatan filosofi kebersamaan Sunda secara nyata. Semua elemen masyarakat dan pemerintah harus bergerak seirama.
"Dan kita harus bahu membahu, 'sarendeuk', 'saigel', 'sapihanean'. Karena ujungnya tujuan akhirnya adalah bagaimana Jabar Istimewa," katanya.
Jakarta Jadi Simpul Strategis Penjaringan Aspirasi
Pemilihan Jakarta sebagai lokasi rangkaian Milangkala Kedua MMS bukan tanpa alasan. Banyak putra-putri Sunda yang kini duduk di lembaga negara maupun industri nasional, sehingga simpul perjumpaan ini dinilai efektif untuk menjaring aspirasi berkualitas.
Melalui Pasamoan Inohong Sunda, MMS mengembangkan ruang diskusi komprehensif yang mencakup isu kebudayaan, tata kelola lingkungan, ketahanan ekonomi, hingga persoalan kebangsaan. Seluruh masukan tersebut diharapkan menjadi pijakan bagi Pemprov Jabar dalam mengambil kebijakan strategis ke depan.
