SINGAPARNA — Wakil Bupati Tasikmalaya H. Asep Sopari Al Ayubi tidak menampik masih ada pekerjaan rumah besar di sektor pendidikan. Ia menyoroti buruknya komunikasi antara dinas teknis dengan masyarakat dan media.
"Makanya komunikasi itu menjadi bagian teknis. Seharusnya bagian teknis memberikan keterangan kepada masyarakat. Jangan sampai sulit dihubungi. Apa susahnya memberikan penjelasan," ujarnya di Gedung Islamic Center, Kamis.
Data Sekolah Rusak Sudah Masuk Dapodik, Prioritas Kerusakan di Atas 50 Persen
Menanggapi keluhan warga, Wabup memastikan semua sekolah dengan kondisi memprihatinkan sudah terdata dalam sistem Dapodik. Masing-masing sudah memiliki urutan untuk mendapatkan revitalisasi.
"Semuanya sudah terdaftar di Dapodik dan sudah ada urutannya untuk mendapatkan revitalisasi. Mungkin ada yang belum kebagian tahun ini, insyaallah tahun depan," jelasnya.
Sekolah dengan kerusakan di atas 50 persen menjadi prioritas utama perbaikan. Wabup juga meluruskan isu yang menyebut bantuan rehab sekolah bermuatan politik.
"Itu tidak ada unsur politik. Kita bekerja berdasarkan data. Nanti akan kita cek kembali berdasarkan data yang ada," tegasnya.
Komunikasi Dinas Jadi Sorotan: "Jangan Nunggu Viral Dulu Baru Bergerak"
Yang paling disoroti Wabup adalah minimnya respons dari dinas teknis. Ia mengaku geram karena informasi sering tertutup, baik untuk masyarakat maupun media.
"Kita harus buka ruang komunikasi. Masyarakat berhak tahu. Media berhak dapat data. Kalau ada masalah di lapangan, sampaikan. Jangan nunggu viral dulu baru bergerak," ujarnya.
Karena itu, Wabup memastikan akan memanggil dinas terkait dalam waktu dekat untuk mengevaluasi kinerja pelayanan publik, khususnya yang bersentuhan langsung dengan anak dan pendidikan.
Kolaborasi Lindungi Anak: Bukan Hanya Urusan Pemerintah
Dalam kesempatan yang sama, Wabup menegaskan perlindungan dan pemenuhan hak anak bukan hanya urusan pemerintah. Ia menyebut anak tidak bisa tumbuh optimal jika hanya mengandalkan aparatur.
"Sebetulnya inilah yang disebut kolaborasi. Melindungi, mengasuh, dan memastikan tumbuh kembang anak bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab bersama. Yang paling penting, anak merasa nyaman di lingkungan keluarganya," tegasnya.
Ia mengapresiasi semua pihak yang selama ini aktif mengawal pendidikan dan perlindungan anak. Namun, Wabup menekankan bahwa data, anggaran, dan program sudah disiapkan pemerintah. Eksekusi di lapangan yang harus diperbaiki.
"Pemerintah sudah siapkan data, anggaran, dan program. Sekarang tinggal bagaimana kita semua jalan bersama. Jangan sampai anak-anak kita yang dirugikan," pungkasnya.
