Jakarta - Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) menunjukkan pelayanan publik Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 89,76 atau masuk kategori sangat baik. Hasil tersebut menjadi bagian dari tren peningkatan kualitas layanan Kementerian PU dalam lima tahun terakhir.
"Skor IKM Kementerian PU menunjukkan hasil positif dalam 5 tahun terakhir. Tahun lalu, kategorinya sangat baik. Ini perlu kita apresiasi," ungkap Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antarlembaga Kementerian PU, Triono, di Jakarta, dikutip Kamis (30/7/2026).
Menurut Triono, IKM Kementerian PU tercatat 78,25 pada 2021, naik ke 83,59 pada 2022, kemudian melompat ke 86,18 pada 2023. Kenaikan berlanjut menjadi 88,22 pada 2024, hingga akhirnya menyentuh 89,76 pada 2025.
Gambaran Responden dalam Survei Kepuasan Masyarakat Kementerian PU
Sebanyak 635 responden dilibatkan secara representatif dari 50 UPT/Balai yang mewakili 5 unit organisasi, yaitu Ditjen Sumber Daya Air (SDA), Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Bina Konstruksi, dan Badan Pengembangan SDM.
Cakupan responden yang luas ini membuat survei dinilai representatif terhadap kondisi pelayanan publik di kementerian yang kini dipimpin Menteri Dody Hanggodo. Survei berlangsung pada 15 September hingga 5 Oktober 2025 dengan formula Krejcie and Morgan.
Dari 635 responden tersebut, 68 persen laki-laki dan 32 persen perempuan. Kelompok usia 31–40 tahun paling dominan (30 persen), diikuti 41–50 tahun (26 persen) dan di atas 50 tahun (14 persen). Sementara usia 26–30 tahun sebanyak 17 persen dan di bawah 25 tahun 13 persen.
Berdasarkan pendidikan, 62 persen responden lulusan S-1, 17 persen S-2, 12 persen SMA/SMK, 6 persen D-3/D-4, dan 3 persen kategori lainnya.
Tiga unsur pelayanan terbaik menurut survei ini adalah prosedur pelayanan publik, kompetensi petugas, dan persyaratan pelayanan. Sedangkan tiga unsur yang masih perlu dibenahi yaitu produk pelayanan, sarana dan prasarana, serta penanganan pengaduan.
Triono menambahkan bahwa Kementerian PU rutin menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai ruang dialog dua arah dengan pemangku kepentingan. "Tujuannya adalah untuk menginformasikan temuan survei sekaligus menyaring masukan langsung dari pengguna layanan," katanya.
Menanggapi capaian tersebut, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, meminta Kementerian PU tidak cepat berpuas diri atas hasil ini.
"Kita dukung aksi bersih-bersih di Kementerian PU. Khususnya menyangkut ASN yang terbukti melakukan judol (judi online), jumlahnya ribuan. Apalagi itu temuan PPATK," tegas Trubus.
Ia juga mendorong Menteri Dody Hanggodo untuk memperketat pengawasan internal serta membangun tata kelola yang bersih di lingkungan Kementerian PU.
"Pengawasan serta tata kelola di Kementerian PU bisa semakin tertib. Jika memang (karyawan PU) tidak bisa dibina ya diganti saja. Kalau masih bisa ya dipertahankan," pungkasnya.
Baca juga: Dody Bantah Gunakan Jet Pribadi, Tegaskan Pesawat Negara untuk Kerja ke Indonesia Timur.
