JAKARTA - Rangkaian isu yang menyudutkan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, dari dugaan penggunaan jet pribadi sampai mutasi pegawai, dibaca Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah sebagai pola serangan balik dari kelompok yang kepentingannya terganggu oleh perombakan birokrasi di kementerian tersebut.
Trubus menilai volume pemberitaan tentang Dody meningkat pesat dalam waktu berdekatan, dengan sebagian informasi yang belum terverifikasi ikut menyebar. Ia menilai kondisi itu memperkuat dugaan adanya perlawanan terhadap kebijakan pembenahan Kementerian PU.
“Kalau dilihat dari masifnya pemberitaan, terus juga ada yang terbawa semacam disinformasi, memang indikasi ke sana (diserang balik) sangat kuat gitu lho,” ujar Trubus saat dihubungi wartawan di Jakarta, Senin (3/8/2026).
Isu-isu yang menyeret nama Dody antara lain rencana perjalanan dinas ke luar negeri, dugaan penggunaan pesawat yang disebut sebagai jet pribadi, hingga mutasi sejumlah pegawai. Dody dan Kementerian PU sudah membantah serta mengklarifikasi berbagai tudingan tersebut.
Trubus menduga pihak yang selama ini bebas mengambil untung dari proyek infrastruktur adalah yang paling mungkin berada di balik serangan itu, seiring ruang gerak mereka yang kian sempit sejak Dody memperketat pengawasan dan merotasi sejumlah pejabat.
“Karena mereka selama ini kan kesulitan sekali dengan Pak Dody, mereka-mereka yang biasa bermain di ranah proyek-proyek infrastruktur (tidak bergerak bebas),” ungkapnya.
Meski begitu, ia mengingatkan dugaan serangan balik ini masih memerlukan pembuktian, karena belum ada temuan resmi yang memastikan seluruh isu terhadap Dody digerakkan oleh jaringan yang sama.
Sinyal Perlawanan dari Pejabat Lama
Trubus menduga sejumlah isu yang beredar bisa jadi digerakkan oleh kalangan lama di lingkungan Kementerian PU, seiring langkah Dody membenahi kedisiplinan serta merombak susunan pejabat dan pegawai.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah indikasi keterlibatan pegawai dalam transaksi judi daring, berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
“Karena kan Pak Dody juga mendapatkan laporan dari PPATK, ada sekitar 3.000-an (pegawai) pokoknya yang terindikasi judol. Berarti kan di situ harus ada pembenahan serius toh dalam hal ini terhadap internal di Kementerian PU, mungkin dari eselon satu sampai ke bawah, ke tingkat kepala-kepala dinas itu,” tegasnya.
Trubus menilai perombakan idealnya juga menjangkau pejabat yang sudah lama menduduki posisi tertentu, sebab rotasi penting untuk memutus mata rantai kepentingan yang terbentuk akibat lamanya seseorang menguasai jabatan atau wilayah kerja.
“(Pejabat) yang lama belum ada pergantian kan ada tuh pejabat-pejabat itu, yang sebelumnya kan juga ada Pak Dody berhadapan dengan para pejabat yang sebelumnya kan, itu yang dari peninggalan menteri sebelumnya kan gitu. Jadi ya memang ini, terjadi semacam perang politik kan di situ artinya kan gitu,” tuturnya.
“Iya, (pegawai lama) itu kan harus dipindahkan, harus dimutasi harus juga digantilah, paling tidak diganti gitu,” tambah dia.
Pejabat yang bertahun-tahun tak pernah dirotasi, menurut Trubus, menjadi pihak yang paling mungkin merasa dirugikan, terlebih apabila jabatan tersebut berkaitan dengan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, ataupun pengawasan proyek infrastruktur.
Ia mencontohkan persoalan yang belakangan muncul dalam proyek Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated atau Tol MBZ, dan menegaskan dugaan penyimpangan pada proyek infrastruktur semacam itu harus dicegah agar tidak kembali terjadi di bawah kepemimpinan Dody.
Jaringan Mafia dari Pejabat hingga Kontraktor
Trubus mengingatkan perombakan birokrasi tidak cukup hanya mengandalkan kewenangan menteri. Dody dinilai perlu membentuk tim khusus untuk memeriksa dugaan penyimpangan secara menyeluruh hingga ke unit kerja paling bawah.
“Karena apa? Karena dia seorang menteri tentu harus membentuk tim khusus untuk membongkar semuanya. Karena kan harus dasarnya kan dasar bukti toh,” jelas Trubus.
Tim tersebut diperlukan agar rotasi dan penindakan terhadap pegawai tidak didasarkan pada dugaan semata, melainkan bertumpu pada hasil pemeriksaan, evaluasi kinerja, serta bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pembentukan tim khusus juga dapat digunakan untuk menelusuri pola pengadaan dan pelaksanaan proyek. Pemeriksaan antara lain dapat menyasar pola pemenang tender berulang, keterkaitan antarperusahaan, penggunaan subkontraktor, perubahan nilai kontrak, serta kesesuaian kualitas pekerjaan.
Trubus menilai mafia infrastruktur biasanya tidak bekerja sendirian, melainkan mempertahankan pengaruh melalui jaringan yang melibatkan pejabat, kontraktor, konsultan, broker proyek, hingga kekuatan politik.
“Mereka kan berlindung di balik ini toh. Jadi mafia-mafia itu juga ada aslinya mafia politik juga, infrastruktur itu. Jadi barangkali orang yang sama atau mereka punya link dengan ini, kan hubungan parpol tertentu juga gitu,” ungkapnya.
Menurut Trubus, jaringan tersebut dapat masuk sejak tahap perencanaan proyek, dan indikasinya dapat terlihat dari kualitas bangunan yang cepat rusak meskipun belum lama digunakan.
Namun, keberadaan mafia infrastruktur tetap harus dibuktikan melalui pemeriksaan terhadap dokumen pengadaan, aliran dana, hubungan antarperusahaan, serta keterlibatan pejabat yang memiliki kewenangan dalam proyek.
Trubus berpandangan pembersihan di tubuh Kementerian PU dapat dilakukan selama terdapat kemauan politik yang kuat.
“Ini kan tergantung political will. Kalau mau diselesaikan artinya ya dibersih-bersih, bisa dilakukan pembersihan. Tinggal bagaimana Pak Dody mau menyelesaikan ini gitu,” kata dia.
Ia menilai dukungan Presiden Prabowo Subianto penting agar perombakan tidak berhenti ketika menghadapi tekanan dari kelompok berkepentingan. Sebagai pembantu presiden, Dody diyakini telah menyampaikan persoalan internal Kementerian PU kepada Prabowo.
“Ya mestinya Presiden mensupport itu kan gitu. Kan menteri itu kan pembantu Presiden. Ya berarti dia mestinya sudah sudah dapat dukungan. Cuman persoalan apakah harus terbuka ya tentu enggak lah, karena kan Presiden cukup mempercayakan kepada menterinya gitu,” pungkas Trubus.
