BANDUNG — Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang berada di atas rata-rata nasional pada triwulan II 2026 tidak hanya tercermin dari angka produk domestik regional bruto (PDRB), tetapi juga diikuti oleh perbaikan daya beli masyarakat. BPS mencatat jumlah penduduk miskin di provinsi ini kini tersisa 3,44 juta orang, atau berkurang 114,23 ribu orang dibandingkan posisi September 2025.
Kepala BPS Jawa Barat, Margaretha Ari Anggorowati, menjelaskan bahwa penurunan angka kemiskinan tidak terlepas dari meluasnya kesempatan kerja. Sepanjang periode Februari hingga Mei 2026, tercatat tambahan serapan tenaga kerja sebanyak 205,31 ribu orang.
"Tambahan serapan tenaga kerja memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga sekaligus membantu menjaga daya beli masyarakat," ujar Margaretha dalam rilis Berita Resmi Statistik di Bandung.
Konsumsi Pemerintah dan Sektor Administrasi Jadi Mesin Utama
Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) menjadi penyumbang pertumbuhan terbesar dengan lonjakan fantastis mencapai 40,24 persen secara tahunan. Sementara itu, dari sisi lapangan usaha, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 18,28 persen.
Meski demikian, Margaretha menegaskan bahwa struktur ekonomi Jabar yang ditopang industri tetap memberikan andil paling besar terhadap total pertumbuhan. "Industri Pengolahan menjadi penyumbang sumber pertumbuhan ekonomi terbesar dari sisi lapangan usaha secara y-on-y dengan andil positif 1,96 persen," jelasnya.
Adapun dari sisi pengeluaran, aktivitas rumah tangga masih menjadi tulang punggung. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga memberikan andil terbesar, yakni 3,03 persen terhadap pertumbuhan ekonomi Jabar.
Garis Kemiskinan Didominasi Kebutuhan Makanan
BPS merinci Garis Kemiskinan pada Maret 2026 tercatat sebesar Rp609.790 per kapita per bulan. Dari nilai tersebut, komponen kebutuhan makanan masih mendominasi dengan nilai Rp454.174 atau 74,48 persen dari total garis kemiskinan.
Sementara itu, kebutuhan nonmakanan hanya menyumbang Rp155.616 atau 25,52 persen. Angka ini menjadi indikator bahwa fluktuasi harga pangan masih menjadi variabel paling sensitif terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Barat.
Tren Penurunan Konsisten dalam Lima Tahun Terakhir
BPS mencatat penurunan kemiskinan di Jabar berlangsung konsisten sejak Maret 2021. Meski sempat meningkat pada Maret 2022 akibat dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), tren perbaikan ekonomi pascapandemi Covid-19 berhasil menekan angka kemiskinan secara bertahap hingga saat ini.
Dibandingkan triwulan sebelumnya (quarter to quarter/q-to-q), ekonomi Jawa Barat juga tumbuh sebesar 2,25 persen. Pada periode tersebut, sektor Administrasi Pemerintahan kembali menjadi lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi sebesar 12,67 persen, sedangkan Konsumsi Pemerintah meningkat 7,96 persen.
Ke depan, tantangan pemerintah daerah adalah menjaga keberlanjutan pertumbuhan agar mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih luas sekaligus menekan angka kemiskinan secara berkelanjutan. Kinerja positif ini menjadi modal penting bagi Pemprov Jabar dalam mendorong pemerataan ekonomi di seluruh wilayah, termasuk kawasan selatan dan timur yang masih tertinggal.
