BANDUNG — Polemik soal wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda kembali memanas di publik. Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa angkat bicara untuk meluruskan kesalahpahaman yang berkembang di masyarakat.
Menurut Buky, banyak pihak yang salah menangkap sikap DPRD setelah rapat kerja Komisi I bersama para koordinator dan pendukung usulan perubahan nama tersebut.
"Banyak yang menangkap bahwa DPRD ini setuju. Menurut saya tingkatannya belum. Setuju itu dalam artian setuju untuk dibahas, bukan setuju untuk diganti," ujar politikus Partai Gerindra itu, Senin (6/7/2026).
Ia menjelaskan, DPRD saat ini hanya menjalankan fungsi kelembagaan untuk menerima dan membahas aspirasi dari sejumlah tokoh serta elemen masyarakat. Proses pembahasan masih berada di tahap awal dan perjalanannya masih sangat panjang.
Buky menegaskan bahwa sekalipun nantinya usulan ini mendapat persetujuan di tingkat DPRD dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, keputusan akhir tetap berada di pemerintah pusat. Ia juga membantah anggapan yang mengaitkan peringatan Milangkala Tatar Sunda yang digelar Pemprov Jabar secara maraton dengan wacana pergantian nama provinsi.
"Bukan berarti juga Gubernur kemarin bikin acara peringatan Milangkala Tatar Sunda itu beririsan dengan keinginan Gubernur mengganti nama Jawa Barat jadi Tatar Sunda, saya kira enggak, enggak ada hubungannya," ujarnya.
Buky mengapresiasi niat para tokoh pengusul yang didasari semangat menjaga identitas dan sejarah Sunda. Namun, ia mengingatkan bahwa aspek sosiologis menjadi tantangan paling berat apabila wacana ini terus bergulir. Sebab, Jawa Barat dihuni oleh beragam kelompok budaya dan etnis.
"Masalah sosiologis itu apa? Ya itu harus selesai dengan masyarakat Cirebon, harus selesai dengan masyarakat Sunda Betawi. Nah, secara sosiologis itu yang paling sulit menurut saya," ungkapnya.
Buky mengaku telah menerima berbagai respons dari masyarakat, termasuk dari tokoh-tokoh Cirebon. Beberapa di antaranya mengaitkan wacana perubahan nama dengan keinginan pembentukan daerah otonomi baru.
"Karena ada juga yang WA ke saya dari tokoh Cirebon misalnya, 'Kami setuju pergantian nama Provinsi Jawa Barat, selaras dengan itu kami juga ingin berdiri Provinsi Cirebon Raya'," katanya menirukan pesan yang diterimanya.
"Nah ini kan jadi polemik nih," imbuhnya.