BANDUNG — Hampir tidak ada satu pun sudut Jawa Barat yang luput dari musim kemarau tahun ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Jabar mencatat, dari total 41 ZOM di provinsi ini, hanya satu yang masih berkarakter tipe satu musim. Sisanya, 98 persen, sudah resmi masuk zona kemarau sejak dasarian I Juli 2026.
Pelaksana Tugas Kepala Stasiun Geofisika Kelas I Bandung, Edi Wibowo, menyatakan puncak kemarau akan terasa paling kering pada Agustus mendatang. "Agustus diperkirakan puncak kemaraunya," ujarnya, Senin (20/7/2026). Curah hujan pada periode itu diprediksi masuk kategori rendah atau di bawah rata-rata klimatologis.
BMKG memperingatkan musim kemarau tahun ini tidak akan biasa. Fenomena El Nino diproyeksikan mengiringi dengan probabilitas kategori lemah 100 persen, moderat 98 persen, dan kuat 60 persen. Konsekuensinya, durasi kemarau di sejumlah wilayah Jabar lebih panjang dari biasanya.
"Sifat hujan di bawah normal," kata Edi. Kondisi ini langsung berdampak pada ketersediaan air bersih, sektor pertanian, hingga risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak menunggu dampak meluas. Melalui Keputusan Gubernur Nomor 360/Kep.307-BPBD/2026 yang diteken Dedi Mulyadi, status siaga darurat bencana kekeringan dan karhutla resmi berlaku mulai 1 Juli hingga 30 September 2026. Kebijakan ini mencakup seluruh 27 kabupaten dan kota.
Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman menjelaskan, status ini menjadi payung hukum untuk mempercepat koordinasi lintas sektor, mobilisasi sumber daya, dan dukungan pendanaan. "Penanganan dapat dilakukan secara cepat apabila terjadi kondisi darurat di lapangan," ujarnya.
BMKG mendorong pemerintah daerah tidak hanya siaga, tetapi juga bergerak preventif. Edi meminta percepatan pembangunan jaringan air bersih, terutama di wilayah rawan. Untuk sektor pertanian, petani disarankan memilih varietas tanaman yang tahan kekeringan.
Di sisi pengairan, pengisian waduk dan perbaikan irigasi menjadi prioritas. Sementara untuk kehutanan, daerah rawan karhutla harus dipetakan dan diawasi ketat. Surat Edaran Nomor 4918/PB.01.03/BPBD tertanggal 12 Juni 2026 juga telah meminta Dinas Sumber Daya Air memantau debit waduk, bendungan, embung, dan menyiapkan sumber air alternatif.
Masyarakat diimbau tidak menunggu krisis. Penghematan air untuk kebutuhan sehari-hari harus dimulai sekarang. Selain itu, kewaspadaan terhadap titik api di lahan dan hutan juga ditingkatkan mengingat kondisi kering yang ekstrem diprediksi berlangsung hingga akhir September.