BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta Dinas Perhubungan untuk tidak lagi memperpanjang izin operasional dan trayek angkutan kota yang kondisinya sudah tidak layak. Langkah ini diambil karena banyak angkot antar kabupaten dianggap sudah tidak memenuhi standar keselamatan dan kenyamanan.
Dalam sambutannya di acara groundbreaking BRT Bandung Raya, Dedi menyoroti fisik angkot yang sudah tidak jelas bentuknya dan banyak yang tidak memiliki kelengkapan surat-surat kendaraan. Ia menegaskan perpanjangan izin hanya akan memperburuk kondisi transportasi publik dan menambah beban hutang sopir serta pengusaha.
“Saya sudah minta kepala dinas perhubungan untuk segera dievaluasi karena angkutan kota terutama antar kabupaten itu sudah tidak layak. Mobilnya sudah tidak jelas bentuknya,” kata Dedi.
Untuk mendorong elektrifikasi, Dedi berencana memberikan kelonggaran kredit tanpa DP melalui BUMD Bank bjb. Skema ini ditujukan bagi sopir yang sekaligus menjadi pemilik kendaraan, bukan sekadar pengemudi setoran. Dengan menjadi pemilik yang mencicil, Dedi meyakini para sopir akan lebih tertib dalam merawat kendaraannya.
“Kedepan yang perlu kita pikirkan adalah dengan adanya BRT ini, para pemilik kendaraan angkutan kota berubah jadi listrik, dan saya harapkan saya sudah minta Bank Jabar, mereka sopir itu adalah pemilik angkutan. Dan saya ingin mereka punya kredit tanpa DP,” ucapnya.
Meski begitu, Dedi belum merinci skema kredit tersebut. Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih mengkaji mekanismenya bersama jajaran terkait. Ia juga menekankan bahwa elektrifikasi angkot harus berjalan beriringan dengan operasional BRT Bandung Raya yang akan segera beroperasi.
Di sisi lain, Dedi mengingatkan bahwa masih banyak wilayah pedesaan di Sukabumi, Garut, Cianjur Selatan, dan Ciamis yang akses jalannya belum terbangun dan masih menggunakan jembatan bambu. Infrastruktur ini disebutnya harus menjadi fokus agar tidak ada wilayah yang terisolir.