CIREBON — Anggota DPRD Jawa Barat Daddy Rohanady mengingatkan bahwa kualitas sebuah kebijakan pemerintah sangat ditentukan oleh kualitas data yang digunakan dalam proses penyusunannya. Ia menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 yang akan digelar pemerintah pusat harus mampu menjaring informasi yang akurat dari lapangan.
"Keputusan yang diambil berdasarkan data yang salah, bisa dipastikan keputusannya juga salah," kata Daddy saat dihubungi di Cirebon, Jumat.
Pernyataan ini disampaikan menyusul persiapan pelaksanaan Sensus Ekonomi yang dinilai krusial untuk memetakan kondisi perekonomian daerah. Data yang dihasilkan nantinya akan menjadi instrumen penting bagi pemerintah dalam merumuskan program pembangunan yang tepat sasaran.
Menurut Daddy, pemerintah membutuhkan data yang valid dan akurat agar setiap kebijakan yang disusun benar-benar sesuai dengan kondisi riil masyarakat maupun pelaku usaha. Tanpa data yang presisi, program yang diluncurkan berisiko tidak menyentuh permasalahan yang sebenarnya terjadi di lapangan.
Ia mencontohkan, perbedaan metode maupun tolok ukur dalam pendataan dapat menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Hal ini berpotensi mengubah arah kebijakan pemerintah secara signifikan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota seperti Cirebon.
Daddy juga mendorong petugas sensus untuk aktif menjelaskan tujuan pendataan serta manfaat yang akan diperoleh masyarakat dari pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Sosialisasi yang baik dinilai mampu meningkatkan partisipasi responden dalam memberikan informasi yang benar dan lengkap.
"Saya kira petugas sensus juga perlu menjelaskan apa yang mereka cari dan apa hasil akhirnya," ujarnya.
Pemahaman masyarakat terhadap manfaat sensus ekonomi ini menjadi kunci utama dalam menyukseskan agenda nasional tersebut. Dengan tingkat partisipasi yang tinggi, kualitas data yang dihasilkan diharapkan mampu menggambarkan kondisi ekonomi secara utuh dan menjadi dasar pembangunan yang kokoh di Jawa Barat.