JAWA BARAT — Presiden Prabowo Subianto tidak main-main dengan isu korupsi di tubuh BUMN. Dalam pidato di Indonesia Arena, GBK, Jakarta, ia menyebut praktik haram ini sudah menggerogoti perusahaan seperti Pertamina, PLN, BRI, hingga Telkom. "BUMN-BUMN itu akan kami tertibkan," tegasnya di hadapan ribuan peserta koperasi.
Menurut Prabowo, uang hasil korupsi yang mengalir ke kantong segelintir orang seharusnya bisa dipakai untuk membangun sekolah yang layak atau meningkatkan gaji aparatur negara. "Hentikan! Rakyat tidak bodoh! Kembalikan kekayaan rakyat dengan baik," ujarnya dengan nada tinggi.
Dampak ke Guru, Dokter, dan Polisi
Prabowo mengaitkan pemberantasan korupsi di BUMN dengan perbaikan kesejahteraan aparatur sipil. Ia mencontohkan, jika dana BUMN dikelola bersih, pemerintah bisa memberikan gaji layak bagi guru, dokter, perawat, TNI, dan Polri. "Supaya mereka tidak memeras rakyat, tidak korupsi," kata Prabowo.
Ia menekankan, Indonesia adalah bangsa pemaaf, tapi bukan berarti membiarkan kejahatan. Rakyat, kata dia, butuh keadilan dan kesejahteraan nyata—bukan janji kosong. "Percayalah, mari kita bersatu semua unsur," ajaknya.
Apa Langkah Selanjutnya?
Pernyataan Presiden ini menjadi sinyal keras bagi direksi dan komisaris BUMN. Ke depan, pengawasan terhadap pengelolaan keuangan perusahaan plat merah diprediksi akan diperketat. Apalagi, BUMN seperti Pertamina dan PLN mengelola dana triliunan rupiah yang bersumber dari APBN dan masyarakat.
Belum ada detail teknis mengenai skema penertiban yang dimaksud. Namun, pernyataan di forum koperasi ini mengindikasikan bahwa pemerintah serius membenahi tata kelola BUMN agar tak lagi menjadi "sarang korupsi" seperti yang ditudingkan Presiden.
