BANDUNG — Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat Hasbullah Rahmad mengingatkan bahwa kesuksesan Porprov XV/2026 tidak hanya diukur dari prestasi atlet atau kemeriahan acara. Menurutnya, tata kelola keuangan yang rapi dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi fondasi utama agar ajang olahraga terbesar di tingkat provinsi itu tidak meninggalkan persoalan di kemudian hari.
"Target kita ada tiga, yaitu sukses prestasi, sukses penyelenggaraan yang berdampak pada perekonomian masyarakat, dan sukses administrasi," kata Hasbullah dalam keterangan di Bandung, Jumat malam.
Tiga Indikator Sukses yang Harus Berjalan Beriringan
Hasbullah menekankan bahwa ketiga target tersebut tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Sukses prestasi harus dibarengi dengan penyelenggaraan yang mendorong roda ekonomi warga sekitar, dan semuanya harus tertib secara administratif. Ia menilai, tanpa administrasi yang baik, potensi temuan dari aparat pengawas bisa mengganggu citra penyelenggaraan.
"Ketiga hal tersebut harus berjalan beriringan agar Porprov XV Jawa Barat benar-benar menjadi kebanggaan seluruh masyarakat Jawa Barat," ujarnya.
Jadwal dan Lokasi Pelaksanaan
Porprov XV Jawa Barat akan digelar selama dua pekan, mulai 7 hingga 20 November 2026. Kota Bekasi, Kota Bogor, dan Kota Depok menjadi tuan rumah bersama untuk ajang ini. Upacara pembukaan direncanakan di Kota Bekasi pada 7 November 2026, sementara upacara penutupan akan berlangsung di Kota Bogor pada 20 November 2026.
Ketiga kota ini dipilih karena memiliki infrastruktur olahraga yang memadai serta akses transportasi yang terintegrasi dengan wilayah sekitarnya. DPRD berharap persiapan teknis dan non-teknis, termasuk pengelolaan anggaran, sudah dimatangkan sejak jauh-jauh hari oleh panitia daerah.
Mengapa Tata Kelola Keuangan Jadi Sorotan?
Peringatan dari DPRD ini muncul seiring dengan besarnya nilai anggaran yang digelontorkan untuk ajang multievent tersebut. Hasbullah tidak menyebutkan angka pasti dalam pernyataannya, namun ia menekankan pentingnya transparansi sejak tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban akhir. Pengalaman dari penyelenggaraan daerah lain kerap menunjukkan bahwa masalah administrasi sering kali baru muncul setelah acara selesai.
Ia mengingatkan panitia untuk menyiapkan dokumen pendukung setiap pengeluaran secara detail. Hal ini penting agar tidak ada celah bagi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau inspektorat daerah nantinya.
Dengan waktu persiapan yang tersisa kurang dari dua tahun, DPRD mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan ketiga kota tuan rumah untuk segera membentuk tim pengawas internal. Tim ini nantinya bertugas memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar untuk kepentingan atlet, venue, dan operasional pertandingan.
