CIREBON — Wacana pemekaran wilayah di perbatasan Cirebon-Brebes mencuat setelah Dadi Rohanadi menyampaikan gagasannya dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat pada pertengahan Juli 2026. Ia mengaku sudah berkali-kali mengusulkan perbaikan infrastruktur, namun tak kunjung ada realisasi.
“Saya sudah usulkan perbaikan berkali-kali, akhirnya saya sempat berpikir ekstrem, mungkin enggak jika kita ikhlaskan sebagian saudara kita serahkan pada Jawa Tengah, Brebes. Kalau memang kita tidak bisa urus,” kata Dadi dalam rapat tersebut. Pernyataannya langsung viral di media sosial dan menyorot kondisi wilayah tapal batas.
Akses Jalan Rusak, Warga Lebih Sering ke Brebes
Kondisi infrastruktur di Blok Tegur, Dusun 3, Desa Tawangsari, memang memprihatinkan. Darjo (42), warga setempat, mengaku lebih sering berbelanja kebutuhan dagang ke Pasar Limbangan, Brebes, karena akses menuju pasar di wilayah Cirebon sulit dilalui.
Menurut Darjo, jalan menuju pusat pemerintahan desa tidak bisa dilintasi mobil maupun kendaraan roda tiga. “Mobil enggak bisa. Jangankan mobil, Tossa juga enggak bisa. Di depan sudah ada plangnya, satu-satunya ya motor, kalau mobil kita harus putar jauh,” keluhnya kepada Kompas.com, Senin (20/7/2026).
Sebagai petani bawang, Darjo mengaku hasil panennya lebih mudah dipasarkan melalui Brebes. Kondisi jalan di sisi Cirebon dinilai tidak mendukung distribusi hasil pertanian.
Musim Hujan, Akses ke Fasilitas Kesehatan Makin Sulit
Keluhan serupa disampaikan Fauzah (40), warga Blok Tegur. Ia mengatakan akses menuju fasilitas kesehatan di wilayah Cirebon cukup sulit, terutama saat musim hujan. Jalan yang becek dan rusak parah membuat warga kesulitan mendapatkan layanan medis dasar.
Dadi Rohanadi menegaskan usulannya bukan karena warga ingin meninggalkan Jawa Barat, melainkan bentuk keprihatinan. Akses jalan yang layak merupakan kebutuhan mendasar agar warga bisa menjangkau pusat pemerintahan, layanan kesehatan, pendidikan, hingga kegiatan ekonomi.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Pemerintah Kabupaten Cirebon terkait usulan dan keluhan warga Desa Tawangsari tersebut.
